Tak Dipilih Jokowi untuk Jadi Menteri, Ini Jatah Jabatan Yusril Ihza Mahendra, akan Ada Lembaga Baru

Tak dipilih Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, Yusril Ihza Mahendra disebut akan menjabat di Pusat Legislasi Nasional

Tak Dipilih Jokowi untuk Jadi Menteri, Ini Jatah Jabatan Yusril Ihza Mahendra, akan Ada Lembaga Baru
Warta Kota/Henry Lopulalan
Yusril Ihza Mahendra pada sidang putusan perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Barat, Kamis (20/3/2014). MK menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait UU Pilpres sehingga pelaksanaan Presidensial Threshold pada Pemilu 2014 tetap digunakan. 

Saat itu, Jokowi menyatakan berencana menggabungkan berbagai fungsi legislasi dalam satu badan yakni Pusat Legislasi Nasional.

Badan ini akan dikontrol langsung oleh Presiden.

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi, baik yang ada di BPHN, Dirjen Peraturan Perundangan dan fungsi legislasi yang ada di semua kementerian," ujar Jokowi saat itu.

"Akan kita masukkan ke dalam badan ini yang namanya pusat legislasi nasional sehingga kontrol langsung oleh Presiden," imbuh dia

Menurut Jokowi, Pusat Legislasi Nasional juga dapat dijadikan wadah konsultasi untuk pemerintah daerah yang hendak menerbitkan regulasi.Dengan demikian, Jokowi yakin apabila badan legislasi tersebut dibentuk, maka seluruh regulasi, baik pusat dengan daerah, harmonis dan tidak ada lagi yang tumpang tindih.

"Akan kita sederhanakan semuanya sehingga apabila ada tumpang tindih langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik," ujar dia.

2. Didukung Mahfud MD

Rencana Jokowi membentuk Pusat Legislasi Nasional juga sempat mendapat dukungan dari pakar Hukum Tata Negara yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD.

"Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya bagus," ujar Mahfud usai menyaksikan debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) dikutip dari Kompas.com.

Dapur penggodokan hukum, menurut Mahfud, bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Ahmad Nur Rosikin
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved